Menilik Kans Tommy Jadi Ketum Golkar

Share

Peluang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk masuk di bursa pemilihan calon Ketua Umum Partai Golongan Karya kian menipis.

Terganjalnya Tommy disebabkan peryaratan administratif internal Golkar yang hanya terbuka bagi kader yang sudah lama bergiat di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Langkah anak kelima mantan Presiden Soeharto ini secara terbuka ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan termasuk dari internal pengurus Partai Golkar sendiri.

Ketua Umum Jusuf Kalla mengatakan untuk maju sebagai ketua umum, kader tersebut haruslah menjadi pengurus aktif minimal lima tahun lamanya. "Syarat (mencalonkan diri sebagai Ketum) juga diatur berdasar AD/ART partai," tegasnya di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu 19 Agustus.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Firman Soebagyo usai rapat harian pengurus DPP di Posko Slipi 2, Jalan Ki Mangunsarkoro mengatakan, persyaratan lainnya bagi kader yang berniat maju adalah mengenai dukungan 30 persen dari pengurus partai di daerah.

"Serta soal prestasi, dedikasi dan loyalitas terhadap partai," tambah dia, Rabu (19/8/2009) malam.

Meski demikian, kata dia, tata cara pemilihan calon ketua umum akan dibahas oleh tim verifikasi pada Musyawarah Nasional tanggal 4-7 Oktober 2009 mendatang. Di forum inilah peserta Munas akan menyepakati kriteria dan persyaratan bagi setiap calon.

Meski peluang Tommy kecil, jajaran elit di Partai Golkar tetap membuka kesempatan yang sama bagi setiap kadernya yang berniat maju menggantikan Jusuf Kalla.

Burhanuddin Napitupulu dan Priyo Budi Santoso sepakat akan hal tersebut. Akan tetapi tetap harus memenuhi persyaratan. "Kesempatan terbuka lebar untuk semua kader. Yang penting kan keberanian dan nyali untuk maju," ungkap Priyo.

Beberapa elit Golkar lainnya, seperti Muladi dan Fadel Muhammad mengatakan kans Tommy kecil untuk maju di bursa calon yang telah dikuasai oleh Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Hal ini juga diamini oleh sejumlah pengamat politik.

Berkaitan dengan wacana diubahnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, Priyo kemudian menanggapi secara diplomatis.

"Bisa saja (AD/ART) diubah, karena AD/ART bukan kitab suci. Namun perlu diingat untuk mengubahnya perlu proses yang memakan waktu cukup panjang. Itu semua harus disetujui pengurus daerah," tegas Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso kepada wartawan.

Wacana diubahnya AD/ART memang dinilai sebagai proses pemulusan langkah Tommy menduduki kursi nomor satu di markas Golkar, Slipi, Jakarta. Namun, persoalan pemilihan ketum akan ditentukan di Munas pada 4-7 Oktober mendatang di Riau, Pekanbaru.

Berikut persyaratan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berdasar AD/ART Partai Golkar:
1. Pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan pusat Partai Golkar dan atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi dan/atau serta pernah menjadi Pengurus Organisasi Pendiri dan yang didirikan selama 1 (satu) periode penuh dan didukung oleh minimal 30 persen hak suara.
2. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.
3. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader.
4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
6. Tidak pernah terlibat G 30 S PKI.
7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Golkar.

sumber : oz