Hingga kini belum ada kabar kejelasan kapan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kaltim selesai. Menteri Kehutanan belum menyetujui sejumlah usulan yang dimasukkan kabupaten/kota di RTRWP. Apa masalahnya?
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengakui, masih terjadi dispute (perdebatan, Red.) antara Departemen Kehutanan (Dephut) dengan kabupaten/kota. Perdebatan terjadi karena belum adanya kepastian wilayah, terutama kawasan hutan. Usulan pembangunan yang diutarakan kabupaten/kota terganjal karena dinilai masuk dalam kawasan hutan.
Sebelumnya, Menhut berjanji untuk segera menyelesaikan. Namun belum ada kepastian apakah bisa selesai akhir tahun ini atau tidak.
Untuk diketahui, alasan Dephut masih memperdebatkan RTRWP Kaltim, karena tingginya usulan penambahan luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Yakni, dari luas kawasan KBNK 5,1 juta hektare menjadi 6,5 juta hektare. Dan dilakukan usulan pengurangan luas Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dari 9,7 juta hektare menjadi 7,6 juta hektare.
“Pemprov akan terus menuntut agar RTRWP itu bisa segera disahkan. Karena pembangunan infrastruktur di Kaltim bakal terhambat, termasuk di kabupaten-kota,” kata Awang Faroek.
Salah satu proyek multiyears andalan pemprov yang bakal tertunda bila RTRWP tak juga disahkan, adalah proyek jalan tol Samarinda-Balikpapan. Pasalnya, sekitar 20 km jalan itu masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.
Seperti diketahui, awalnya Pemprov menargetkan bahwa perampungan RTRWP Kaltim selesai sebelum pergantian anggota DPR RI periode 2004-2009 lalu. Namun target tersebut akhirnya tak terpenuhi. Selanjutnya, ketika DPR RI sudah diganti, pemprov kembali menargetkan pengesahan RTRWP tuntas sebelum pergantian presiden dan wakil presiden dilakukan. Namun, hingga terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II sebulan lalu, RTRWP Kaltim masih mandek di Menhut.
“Kaltim akan kembali mendesak pusat bila RTRWP tak secepatnya disahkan,” kata Faroek.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengakui, masih terjadi dispute (perdebatan, Red.) antara Departemen Kehutanan (Dephut) dengan kabupaten/kota. Perdebatan terjadi karena belum adanya kepastian wilayah, terutama kawasan hutan. Usulan pembangunan yang diutarakan kabupaten/kota terganjal karena dinilai masuk dalam kawasan hutan.
Sebelumnya, Menhut berjanji untuk segera menyelesaikan. Namun belum ada kepastian apakah bisa selesai akhir tahun ini atau tidak.
Untuk diketahui, alasan Dephut masih memperdebatkan RTRWP Kaltim, karena tingginya usulan penambahan luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Yakni, dari luas kawasan KBNK 5,1 juta hektare menjadi 6,5 juta hektare. Dan dilakukan usulan pengurangan luas Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dari 9,7 juta hektare menjadi 7,6 juta hektare.
“Pemprov akan terus menuntut agar RTRWP itu bisa segera disahkan. Karena pembangunan infrastruktur di Kaltim bakal terhambat, termasuk di kabupaten-kota,” kata Awang Faroek.
Salah satu proyek multiyears andalan pemprov yang bakal tertunda bila RTRWP tak juga disahkan, adalah proyek jalan tol Samarinda-Balikpapan. Pasalnya, sekitar 20 km jalan itu masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.
Seperti diketahui, awalnya Pemprov menargetkan bahwa perampungan RTRWP Kaltim selesai sebelum pergantian anggota DPR RI periode 2004-2009 lalu. Namun target tersebut akhirnya tak terpenuhi. Selanjutnya, ketika DPR RI sudah diganti, pemprov kembali menargetkan pengesahan RTRWP tuntas sebelum pergantian presiden dan wakil presiden dilakukan. Namun, hingga terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II sebulan lalu, RTRWP Kaltim masih mandek di Menhut.
“Kaltim akan kembali mendesak pusat bila RTRWP tak secepatnya disahkan,” kata Faroek.
sumber : kp
.jpg)