Koalisi LSM di Kota Bontang yang tergabung dalam Forum Aspirasi Lintas LSM (Fatal) mengancam akan memblokir jalan masuk PT Badak NGL di daerah Kampung Baru Bontang Selatan, Sabtu (15/8) pagi. Pemblokiran jalan tersebut merupakan bentuk protes mereka terkait sejumlah persoalan yang belum mendapat penjelasan dari salah satu perusahaan LNG terbesar di Indonesia itu.
"Kami sudah melaporkan izin demonstrasi kepada aparat kepolisian dan rencananya kami akan turun dengan kurang lebih 500 orang. Kemungkinan bisa lebih besar dari itu," ujar Ketua Fatal Bambang S saat ditemui, Kamis (13/8).
Bambang menjelaskan, kepastian demonstrasi itu menyusul surat dari PTB yang menunda pertemuan yang rencananya digelar, Jumat (14/8) karena kesibukan manajemen PTB. "Dan kami tidak diberikan jadwal pasti kapan akan bertemu dengan perusahaan. Padahal banyak hal yang kami ingin pertanyakan terkait dengan pengelolaan Community Development dan lain-lain," katanya.
Salah satu yang menjadi pertanyaan Bambang adalah soal kerjasama PTB dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang. Ia menilai kerjasama dalam hal Kejari sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat menimbulkan conflict of interest dalam kasus hukum lain seperti pidana dan perdata. "Memang katanya tidak dibiayai, tetapi Kepala Kejari Bontang diberikan fasilitas rumah dinas di dalam kompleks karyawan PT Badak di PC IV," ujarnya.
Selain itu, salah satu pentolan Fatal Andi Abdul menyoal kondisi lingkungan Kota Bontang yang didominasi penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Tingginya angka penyakit ini katanya bisa menjadi indikasi kualitas udara Kota Bontang yang tidak sehat dan kemungkinan diakibatkan asap kilang PTB.
"Seharusnya ada kompensasi kepada masyarakat jika mereka mengidap penyakit ataupun berpotensi teridap penyakit ISPA," katanya. Daud Padang yang juga mantan karyawan PTB membenarkan apa yang dikatakan Bambang dan Abdul. Daud mengatakan perlu ada dialog terkait hal itu dengan manajemen PTB.
"Awalnya kita meminta untuk bertemu dalam bentuk audiensi karena ditolak tanpa ada jadwal yang pasti, teman-teman terpaksa unjuk rasa," katanya.
Bambang menambahkan, jika PTB tetap tutup mata dengan persoalan tersebut, maka mereka akan ke Jakarta melaporkan hal itu ke Komisi VII DPR-RI dan Kementerian ESDM. "Kita juga akan ke green peace dan kalau perlu sampai ke Presiden. Seperti apa yang pernah kita lakukan dulu bersama Fopgas," ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari manajemen PTB terkait rencana unjuk rasa Fatal.
sumber : tribun kaltim
"Kami sudah melaporkan izin demonstrasi kepada aparat kepolisian dan rencananya kami akan turun dengan kurang lebih 500 orang. Kemungkinan bisa lebih besar dari itu," ujar Ketua Fatal Bambang S saat ditemui, Kamis (13/8).
Bambang menjelaskan, kepastian demonstrasi itu menyusul surat dari PTB yang menunda pertemuan yang rencananya digelar, Jumat (14/8) karena kesibukan manajemen PTB. "Dan kami tidak diberikan jadwal pasti kapan akan bertemu dengan perusahaan. Padahal banyak hal yang kami ingin pertanyakan terkait dengan pengelolaan Community Development dan lain-lain," katanya.
Salah satu yang menjadi pertanyaan Bambang adalah soal kerjasama PTB dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang. Ia menilai kerjasama dalam hal Kejari sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat menimbulkan conflict of interest dalam kasus hukum lain seperti pidana dan perdata. "Memang katanya tidak dibiayai, tetapi Kepala Kejari Bontang diberikan fasilitas rumah dinas di dalam kompleks karyawan PT Badak di PC IV," ujarnya.
Selain itu, salah satu pentolan Fatal Andi Abdul menyoal kondisi lingkungan Kota Bontang yang didominasi penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Tingginya angka penyakit ini katanya bisa menjadi indikasi kualitas udara Kota Bontang yang tidak sehat dan kemungkinan diakibatkan asap kilang PTB.
"Seharusnya ada kompensasi kepada masyarakat jika mereka mengidap penyakit ataupun berpotensi teridap penyakit ISPA," katanya. Daud Padang yang juga mantan karyawan PTB membenarkan apa yang dikatakan Bambang dan Abdul. Daud mengatakan perlu ada dialog terkait hal itu dengan manajemen PTB.
"Awalnya kita meminta untuk bertemu dalam bentuk audiensi karena ditolak tanpa ada jadwal yang pasti, teman-teman terpaksa unjuk rasa," katanya.
Bambang menambahkan, jika PTB tetap tutup mata dengan persoalan tersebut, maka mereka akan ke Jakarta melaporkan hal itu ke Komisi VII DPR-RI dan Kementerian ESDM. "Kita juga akan ke green peace dan kalau perlu sampai ke Presiden. Seperti apa yang pernah kita lakukan dulu bersama Fopgas," ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari manajemen PTB terkait rencana unjuk rasa Fatal.
sumber : tribun kaltim
.jpg)
0 comments:
Post a Comment