Keputusan Penting SBY

Share

Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih tertinggi dibanding lawan politiknya.Itu berdasarkan sejumlah hasil survei beberapa bulan terakhir.

Hal ini,mungkin disebabkan beberapa kebijakan yang belakangan ini diambil, misalnya,soal penurunan harga bahan bakar minyak. Ketika Presiden SBY mengumumkan kenaikan harga BBM,Mei lalu,masyarakat langsung bereaksi. Mereka menganggap kebijakan itu menyengsarakan.

Putusan menaikkan harga BBM diambil setelah meroketnya harga minyak mentah dunia mengakibatkan tambahan subsidi BBM sebesar lebih dari Rp100 triliun. Menurut pemerintah,kenaikan subsidi tersebut memengaruhi keseimbangan postur APBN di mana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp186 triliun.

Sekitar 70% subsidi BBM dinikmati masyarakat berduit.Namun,pemerintah punya ”jalan keluar”untuk mengatasi kesulitan rakyat, yakni dengan menggelontorkan program-program penanggulangan kemiskinan.Begitu harga minyak mentah dunia turun tajam,pemerintah juga menurunkan harga BBM, bahkan hingga dua kali.

”Kebijakan penurunan harga BBM pada Desember tahun 2008,diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi stimulus bagi perekonomian kita pada tahun 2009 ini,”ungkap Presiden pada Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 (5/01) lalu.

Seperti diungkapkan Dino Patti Djalal dalam buku Harus Bisa,kenaikan harga BBM merupakan salah satu keputusan besar dalam sejarah pencapaian Presiden SBY.Menurut Dino,harga BBM memang sudah menjadi perhatian utama Presiden sejak dilantik. Dampak kenaikan harga BBM itu membebani masyarakat.

Untuk menguranginya, pemerintah menyiapkan dana Rp14,1 triliun untuk program bantuan langsung tunai (BLT) selama tujuh bulan selama 2008 dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga miskin yang masingmasing memperoleh sebesar Rp100.000 per bulan. Selain BLT,kredit usaha rakyat (KUR) juga dijadikan instrumen bagi kesejahteraan masyarakat kecil.

Pinjaman disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimal 16% dan jumlah kredit maksimum Rp500 juta per debitur.Pada tahap awal,program KUR melibatkan enam bank,yaitu PT Bank Mandiri Tbk,PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk,PT BankTabungan Negara,dan PT Bank Syariah Mandiri.

Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian,perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian,dan perdagangan. Selain dua program di atas,Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan instrumen kesejahteraan rakyat yang lain.

Di bidang pendidikan, penantian masyarakat akan janji pemerintah untuk melaksanakan amanah Undang- Undang Dasar 1945 terkait anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN,kini terjawab sudah.Sejak tahun pertama kepemimpinan SBY,isu ini sudah disuarakan banyak pihak.Namun,baru untuk APBN 2009 bisa direalisasikan. Bagi kalangan tenaga pendidik dan seluruh stakeholder di bidang pendidikan, tentu saja ini merupakan angin segar.

Sebab harapan akan perbaikan kualitas pendidikan di negeri ini kembali berembus. Selama pemerintahan SBY, anggaran pendidikan memang selalu naik per tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),pada 2004,anggaran pendidikan masih sekitar Rp21,1 triliun,Pada 2005, naik menjadi Rp78,5 triliun.

Tahun berikutnya,naik sebesar Rp122,9 triliun,dan 2007 menjadi Rp142,2 triliun. Tahun lalu,anggaran kembali naik menjadi Rp154,2 triliun. ”Alhamdulillah,anggaran pendidikan sebesar 20% dapat dipenuhi meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp20 triliun atau menjadi 1,9% dari produk domestik bruto (PDB),”jelas Presiden,waktu itu.

Alokasi dana yang besar itu sedianya digunakan untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun,baik melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) maupun Departemen Agama (Depag). Di bidang pangan, Presiden SBY pun bisa berbangga. Rapornya kali ini dianggap cukup memuaskan.

Pada 2008,Indonesia kembali meraih predikat swasembada beras.Prestasi ini dicapai di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, saat dunia internasional maupun Badan Dunia PBB Urusan Pangan (FAO) kebingungan tentang ancaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim.

Indonesia justru melenggang karena yang ada surplus produksi beras. ”Mungkin fakta ini belum banyak diketahui masyarakat.Tahun ini kita kembali mencapai swasembada beras,” kata Presiden SBY di depan Rapat Paripurna DPR, (15/8/2008) pagi,di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Untuk itu,SBY menargetkan untuk meningkatkan surplus beras.

Pada 2008,produksi beras Indonesia mencapai 3,1 juta ton atau setara dengan 5 juta ton gabah kering.Dengan jumlah tersebut,Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. Yang tak kalah menarik dari kebijakan Presiden SBY, adalah pemberantasan korupsi.

Tercatat, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibanding 2007 menjadi 2,6.Perang melawan kejahatan korupsi terdengar lebih gencar pada 2008.Masyarakat juga melihat political will pemberantasan korupsi SBY tanpa pandang bulu,sekalipun pada kerabatnya

sumber : ks