Soeharto Berkhianat & Wariskan Hutang

Share

Kecaman terhadap ide pemberian gelar pahlawan kepada almarhum presiden RI ke-2 Soeharto masih terus bergulir. Kali ini kecaman dilontarkan oleh Koalisi Anti Utang (KAU).

Menurut Koordinato Koalisi Antu Utang Deni S, Soeharto tidak layak menerima jasa kehormatan sebagai pahlawan sebab tidak memenuhi syarat umum sebagaimana termaktub dalam UU nomor 20/2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa.

"Dari UU nomor 20/2009, syarat umum orang menerima gelar pahlawan. Syaratnya adalah setia dan tidak mengkhianati bangsa," ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Liga Indah Mas Bumi Asih, Minggu (24/10/2010).

Dengan pasal itu, Soeharto menurutnya sudah melakukan pengkhianatan. Pertama, pada awal masa jabatan, Soeharto banyak menerbitkan UU bidang ekonomi.

Kalau dilihat dari produk UU merupakan wujud pengkhianatan, karena sejak Orde Lama, dibangun sistem ekonomi kerakyatan, setelah itu melenceng dari arah konstitusi.

Kedua, saat masa terakhir, Soeharto menandatangani Letter of Intents (LoI) dengan IMF. Soeharto dengan tertunduk, menyerahkan ekonomi nasional untuk diintervensi asing.

"Dari aspek itu, tidak pantas Soeharto menjadi pahlawan," ujar Deni.

Dia menambahkan, "Sejalan dengan itu, di akhir periode Soeharto kita melihat dominasi asing menjadi sangat besar. Ada konsensi migas dan pertambangan umum seperti Freeport dan Newmont," katanya.

Penerima mandat Super Semar tersebut hanya mewariskan hutang yang sangat besar terhadap generasi bangsa ini. Hutang tersebut disebabkan karena prilaku korupsi yang dilakukan oleh para keluarganya dan kroni-kroninya. 

"Soeharto mewariskan hutang sangat besar USD50 miliar. Bahwa hampir 30 persen hutang yang diberikan, dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya," ungkapnya.

Bahkan dia mengatakan jika pemerintah memberikan tanda jasa tersebut, maka secara tidak langsung pemerintah melegalkan hutang yang dilakukan Soeharto.

"Kalau SBY menetapkan Soeharto sebagai pahlawan, maka hutang itu adalah tindakan legal. Tuntutan penghapusan hutang menjadi ilegal," tuturnya.

"Di Philipina, tidak mau menanggung utang diktator. Implikasi ini tidak hanya domestik, tapi Internasional," imbuhnya.

Di ujung perbincangannya dia mengatakan bahwa kesalahan Soeharto yang paling besar adalah membawa paham neoliberal yang melenceng jauh dari cita-cita demokrasi. 

"Satu kesalahan besar Soeharto membawa ideologi yang melenceng dengan cita-cita demokrasi yaitu Neoliberalisme dan Kapitalisme. Ketimpangan ekonomi menjadi sangat lebar," tutupnya.

sumber:OZ