Mengubah kampung besar menjadi Ibukota

Share

Menyelesaikan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), menuntaskan banjir, pengelolaan pasar, dan menertibkan parkir kendaraan bermotor, sebagai empat besar prioritas yang harus dikerjakan wali kota Samarinda terpilih. Demikian disampaikan pengamat perkotaan Sugeng Haryadi Mangku, Jumat (15/10) kemarin.

Meski penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Samarinda baru digelar Sabtu (16/10) ini, tampaknya semua kalangan sudah bisa meraba siapa pemenangnya. Yakni, pasangan Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail, yang berdasarkan hitungan cepat unggul telak dibanding enam rivalnya. Pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan, karena Samarinda punya banyak masalah yang mendesak diselesaikan.

Menurut Sugeng, di antara banyak problem Samarinda, ada empat prioritas seperti disebut di awal tulisan. “Pertama adalah persoalan yang sudah lebih dari 5 tahun tak terselesaikan, padahal sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yakni BSB,” katanya.

Kedua soal banjir. “Warga Samarinda selama ini menderita tekanan psikologis saat langit mendung, karena takut hujan deras turun menyebabkan banjir,” ujar pengajar di Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) itu.

Masalah berikutnya adalah penataan pasar. “Pasar di Samarinda ini acakadut. Padahal, beberapa kota memiliki tata kelola pasar yang baik, seperti Balikpapan, bahkan di Berau,” katanya. Samarinda, menurut Sugeng, tidak perlu malu belajar pada kedua daerah itu.

Prioritas berikutnya adalah penertiban parkir kendaraan bermotor. Mantan Asisten Direktur I Polnes ini menekankan pada ketegasan pemerintah kota dalam hal ini. “Misalnya pembangunan ruko-ruko baru di pinggir jalan, harus dengan penyediaan lahan untuk parkir. Kalau tidak ada, pasti pengunjungnya akan parkir di jalan,” ujarnya.

Beberapa masalah lain, menurutnya, merupakan derivatif (turunan) dari empat prioritas itu. Contohnya, Sugeng menyebut, persoalan tambang batu bara. “Banjir disebabkan beberapa hal seperti pendangkalan sungai, drainase yang buruk, juga longsoran sisa penambangan,” ujar Sugeng.

Menurutnya, wali kota dan wakil wali kota terpilih harus sudah memiliki master plan agar dalam setiap tahun, masalah-masalah tersebut bisa dikurangi. “Menyelesaikan semua persoalan itu tidak cukup setahun. Perlu waktu bertahun-tahun, untuk itu pemerintah harus memiliki rencana yang jelas,” ucapnya.

Hal itu, terkait rencana penganggaran di Badan Anggaran (Banggar) eksekutif yang dipimpin Sekretaris Kota (Sekkot). “Panitia Banggar harus tahu apa yang akan dikerjakan dan berapa biaya yang dibutuhkan. Selain itu, juga harus ada kesepahaman antara Banggar Eksekutif dan Banggar Legislatif,” tambah Sugeng.

2W+1H

Ada rumusan yang harus dipahami wali kota dan wakil wali kota terpilih agar tahapan-tahapan pembangunan yang direncanakan berjalan mulus. Yakni, unsur what, when, dan how much? (2W+1H).

“Pemerintah harus mengetahui apa yang harus dilakukan (what), kapan pelaksanaan dan target yang diinginkan(when), dan berapa dana yang diperlukan (how much),” jelas Sugeng.

Dia menegaskan, Jaang-Nusyirwan tidak perlu muluk-muluk menjanjikan pertumbuhan ekonomi, selesaikan dulu empat persoalan itu. “Biarkan ekonomi bertumbuh secara alami. Saat ada penjual, pasti ada pembeli, di situ perputaran uang terjadi,” tandasnya.

Menurut Sugeng, empat persoalan yang disebutnya yang selama ini membuat Samarinda tampil tidak layak sebagai sebuah kota besar dan ibu kota provinsi. “Samarinda saat ini hanya sebuah desa besar. Tugas pemimpin mendatang mengubahnya menjadi kota yang benar-benar layak disebut ibu kota provinsi yang kaya,” jelasnya.

Selain soal perencanaan yang baik, Sugeng menyebut pengawasan sebagai kunci pembangunan. “Di sini peran Bawaskot (Badan Pengawasan Kota, Red) diperlukan. Sekarang ini hal itu tidak tampak. Padahal, jika Bawaskot bekerja maksimal, tidak perlu ada pejabat yang tersangkut hukum karena ada pengawasan internal yang ketat,” terangnya.

Dia menyayangkan, selama ini orang-orang yang ditempatkan di instansi itu justru orang yang tidak produktif lagi. “Seharusnya pemerintah berani mengangkat orang-orang yang kompeten dan berani di Bawaskot,” tambahnya.

Sugeng juga berharap pemerintahan Jaang-Nusyirwan lebih banyak melibatkan perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat sebagai partner diskusi. “Banyak para ahli di kampus dan LSM, itu harus dirangkul untuk pembangunan,” ucapnya

sumber:KP