Bawa masalah banjir Samarinda ke Jakarta,harus ada tindakan hukum

Share

SAMARINDA - Sambil terus bekerja untuk menuntaskan masalah banjir di Kota Tepian, pemkot diharapkan bisa membuat formulasi baru, untuk tidak hanya mengurangi genangan air, tapi juga mencegah “perbuatan” ke arah itu. Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim Hetifah menyebutkan, mestinya ada langkah penegakan hukum yang konkret dan tegas terkait hal tersebut. “Jadi selain melakukan penanganan, juga ada penindakan-penindakan, jadi bisa lebih menyeluruh mengatasi masalah banjir ini,” kata Hetifah di Samarinda, kemarin.

Tindakan hukum, kata dia, bisa diterapkan terhadap para pelanggar tata ruang. Siapa saja yang melanggar tata ruang kota, mesti diberi sanski tegas, agar tak terulang. Harus juga ada langkah tegas untuk menghentikan izin tambang baru.  “Senin besok (hari ini) akan ada RDP (rapat dengar pendapat) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak terkait, membahas soal banjir. Memang rapatnya akan membahas banjir secara umum, seperti di Jakarta. Semoga kementerian sudah ada rencana penanganan untuk banjir di Samarinda. Kalau belum, kita sodorkan masalah banjir di sini,” katanya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Prasaran Wilayah (PU dan Kipraswil) Kaltim Muhammad Taufik Fauzi menyebutkan, tak tuntasnya masalah banjir di ibu kota Kaltim selama ini karena penanganannya yang parsial. Hal ini, kata dia, sebenarnya sudah diketahui semua pengambil kebijakan di level kota dan provinsi. Makanya, saat rapat Pemprov-Pemkot pekan lalu, diputuskan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh. “Selama ini ‘kan ditangani satu-satu dulu, tidak menyeluruh. Sehingga, banjir masih terjadi,” katanya.

Kata dia, penyebab utama banjir di Samarinda besar disumbang oleh kondisi drainase  yang kurang bagus. Terjadi sedimentasi pada selokan, sehingga air tak bisa ditampung dan menguap ke jalan. Tak hanya karena sedimentasi, kondisi drainase yang jauh dari ideal itu disebabkan juga bangunan warga yang menutupi sebagian saluran.

Penambangan batu bara, jelas dia, tentu juga ikut berkontribusi. Karena, dari aktivitas pertambangan, terjadi pengupasan lahan, yang mengakibatkan tak ada resapan, sehingga air mengalir lebih cepat ke kawasan yang lebih rendah.

Diketahui, pada Kamis (16/2), Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda bertemu membahas banjir Samarinda.  Rapat yang dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beserta jajarannya dan pejabat Pemkot Samarinda yang dikomando Wali Kota Samarinda Sjaharie Jaang itu membahas grand design pencegahan dan pengendalian banjir ibu kota.

Sejauh ini, provinsi telah menyiapkan dana jumbo sebesar Rp 602 miliar untuk pengendalian banjir Samarinda. Dianggarkan dengan sistem kontrak tahun jamak, biaya tersebut disiapkan bagi beberapa kegiatan.

Anggaran terbagi untuk subsistem SKM sebesar Rp 322 miliar, sistem Samarinda Seberang - Loa Janan dan Rapak Rp 181 miliar, sistem Karang Asam Rp 55 miliar, dan sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung Rp 44 miliar. Seluruh kegiatan ditangani Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim. 

sumber: kaltim post