Anggota TNI dengan menggunakan helikopter mendistribusikan bantuan kepada korban gempa di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kemarin. Helikopter dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan bagi korban gempa akibat jalur darat tidak bisa dilalui. Sulitnya menembus wilayah pedalaman Sumatera Barat (Sumbar),terutama di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam,menjadi masalah besar dalam penyaluran bantuan kepada korban gempa. Distribusi bantuan tersendat, terutama dalam penyaluran bantuan dari kecamatan ke desa (nagari).
Penyaluran berbagai jenis bantuan pun harus dimaksimalkan melalui udara dengan menggunakan helikopter. Jika langkah itu tidak dilakukan, korban gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR), Rabu lalu (30/9), akan terancam kelaparan. Pantauan harian Seputar Indonesia (SI) dari udara dengan menumpang helikopter jenis Bell milik TNI Angkatan Darat (AD),terdapatratusantitik longsor di perbukitan yang menjadi perbatasan Padang Pariaman denganAgam.
Titik longsor tersebut menutupi jalan sehingga penyaluran bantuan lewat darat tidak memungkinkan. Helikopter pun terpaksa mencari tempat pendaratan yang aman di permukiman yang tidak terkena longsoran. Selain helikopter, distribusi bantuan juga dengan kendaraan kecil yang dianggap masih bisa menembus wilayah terisolasi.
Helikopter milik TNI itu digunakan mengangkut bantuan berupa pakaian bayi, perlengkapan ibu hamil,makanan dan tenda.Tempat yang beberapa kali didarati helikopter untuk memberi bantuan adalah halaman kantor Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, serta Desa Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur Padang Pariaman.
Malalak adalah salah satu kecamatan yang paling sulit dilewati. Jalan sepanjang kurang lebih 8 km mulai dari Desa Tandikat di Kecamatan Patamuan Padang Pariaman menuju Malalak penuh titik longsor. Dua hari lalu, beberapa mobil yang membawa bantuan mogok di jalan alternatif Padang-Bukittinggi itu.
Asisten Operasi Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Kolonel Inf Binarko mengatakan,penyaluran bantuan lewat jalan darat memang sulit dilakukan.Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah memaksimalkan penggunaan helikopter. Sulitnya menembus permukiman di kawasan perbukitan ini mengakibatkan bantuan yang tersedia di gudang Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) Penanggulangan Bencana (PB) terlambat tiba di lokasi.
”Siapa pun yang ingin memberi bantuan, kita siap menyalurkan,” kata Binarko di Padang kemarin. Sayangnya, menurut seorang penerbang Angkatan Darat (AD), kurangnya koordinasi Satkorlak PB dengan TNI AD mengakibatkan keberadaan helikopter kurang maksimal.Barang bantuan banyak yang menumpuk di gudang Satkorlak Penanggulangan Bencana yang berada di belakang rumah dinas Gubernur Sumbar.
Selain TNI AD, Badan SAR Nasional dan Polri juga menyediakan masing-masing dua helikopter untuk kepentingan evakuasi dan penyaluran bantuan. Di setiap lokasi bencana yang terisolasi,TNI sudah menyiapkan personel untuk membantu penyaluran bantuan. Sejauh ini, ujar Binarko, pihaknya belum menerima laporan adanya korban yang kekurangan bantuan.
”Dari laporan semua sudah teratasi,” kata Binarko. Menurut Kepala Desa Malalak Selatan, Erdinal, bantuan dari pemerintah baru tiba dua hari setelah gempa.Namun warga sudah mendapatkan bantuan dari warga perantau dan sejumlah lembaga yang langsung datang ke desa itu. Hingga dua hari lalu, warga Damarbanca dan sejumlah dusun yang terisolasi karena longsor sudah menerima bantuan makanan. Namun sejumlah warga masih mengeluhkan minimnya tenda, selimut,dan pakaian.
Sembilan Helikopter
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menegaskan, penyaluran bantuan logistik bagi korban gempa dipercepat dengan mengirimkan tambahan alat pengangkut dan relawan. ”Sembilan helikopter dan tujuh kendaraan kecil dikirim ke lokasi bencana untuk mempercepat pengiriman bantuan.
Sebab yang menjadi masalah di sana bukan pengiriman dari provinsi ke kabupaten, tapi dari kecamatan ke nagari,” kata Syamsul Maarif di Jakarta kemarin. Pemerintah juga sudah mengirimkan 624 personel taruna siaga bencana (tagana) dan akan kembali mengirimkan 600 personel tagana untuk membantu penanganan masalah tanggap darurat, termasuk evakuasi dan distribusi logistik di lokasi bencana.
Dia menjelaskan pula bahwa selama ini setiap bantuan yang diterima pemerintah langsung didistribusikan ke daerah-daerah yang terkena dampak gempa.”Jadi tidak banyak sampai bertahan lama di gudang. Semua langsung didistribusikan setelah proses administrasi selesai. Ini harus dilakukan karena semua nanti harus dipertanggung jawabkan,” katanya.
Sebelumnya, distribusi bantuan bagi korban bencana di Sumbar terhambat sehingga sebagian korban tidak menerima cukup bantuan untuk keperluan hidup mereka. Sebagian korban gempa di empat kecamatan di Painan,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat, hingga kini juga belum mendapatkan bantuan logistik memadai.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Nasir, bantuan bahan pokok yang diterima petugas posko bencana hingga saat ini berupa 10,3 ton beras,41.140 dus mi instan,420 dus air mineral, 100 kg gula, 20 kaleng ikan sarden, dan tenda 407 buah. Jumlah itu, katanya, belum bisa mencukupi kebutuhan korban gempa di empat dari 12 kecamatan yang paling parah terdampak gempa di wilayah itu.
Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengakui kemungkinan ada korban gempa yang belum menerima bantuan. Namun, bukan berarti jumlah itu mayoritas ketimbang jumlah yang menerima bantuan dari aksi tanggap darurat bagi korban gempa.
”Yang tercecer,satu atau dua keluarga mungkin ada. Tapi jangan itu terus yang ditayangkan. Tayangkan juga bagaimana kerja tim kami di lapangan,” tuturnya. Hingga tadi malam, tercatat 259 orang masih dinyatakan hilang akibat gempa Sumbar. Sementara korban tewas yang sudah ditemukan sebanyak 704 dan 746 lainnya luka berat.
Kuburan Massal
Kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar mengeluarkan pendapat atau fatwa yang memperbolehkan tiga dusun yang tertimbun longsoran di Desa Tandikat, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman untuk dijadikan kuburan massal. Di ketiga dusun ini, yakni Cumanak,Lubuk Laweh, dan Kepala Koto, diperkirakan sekitar 360 orang meninggal dunia akibat tertimbun tanah.
Hingga hari keenam pascagempa, menurut tim identifikasi dari Polda Sumatera Selatan,dr Iptu Rahmad Fajar, baru 80 jenazah yang berhasil dievakuasi. Sementara di Dusun Damarbanca yang berada di Desa Malalak Selatan, Agam, yang berbatasan dengan Lubuk Laweh, jumlah warga yang tewas tertimbun tanah diperkirakan sebanyak 62 orang dan hampir separuh sudah dievakuasi.
MUI mengeluarkan pendapat itu setelah Pemerintah Sumbar sebagai Satkorlak PB menilai, pencarian korban sudah tidak memungkinkan. Lambatnya evakuasi karena hingga tiga hari setelah gempa, pencarian hanya menggunakan peralatan manual. ”Mulai besok, evakuasi di wilayah itu boleh dihentikan.MUI secara agama, telah memutuskan kawasan itu dapat digunakan sebagai kuburan massal,”kata Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar di Padang.
Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Priyadi Kardono mengatakan, walau MUI sudah mengeluarkan pendapat, hal itu hanya sebatas saran.Semuanya harus dikembalikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, Satkorlak PB maupun BNPB belum memerintahkan penghentian pencarian dan evakuasi.
”Kalau masyarakat meminta pencarian diteruskan, kita tidak bisa berhenti,”ujarnya. Menurut Priyadi, sebenarnya masih cukup waktu melakukan pencarian karena dua bulan masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah masih lama berakhir. Walau demikian, BNPB berpendapat agar masa tanggap darurat dipersingkat untuk mempercepat pemulihan Sumbar.
Kemarin, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mendampingi wakil presiden terpilih Boediono menuju Desa Tandikat,Kabupaten Padang Pariaman, lokasi bencana longsor tersebut. Gamawan menyatakan, pihaknya tetap akan melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun reruntuhan bangunan maupun tanah longsor.Pencarian terhadap korban tetap dilakukan meski kemungkinan hidup sudah tidak ada.
sumber : si
Penyaluran berbagai jenis bantuan pun harus dimaksimalkan melalui udara dengan menggunakan helikopter. Jika langkah itu tidak dilakukan, korban gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR), Rabu lalu (30/9), akan terancam kelaparan. Pantauan harian Seputar Indonesia (SI) dari udara dengan menumpang helikopter jenis Bell milik TNI Angkatan Darat (AD),terdapatratusantitik longsor di perbukitan yang menjadi perbatasan Padang Pariaman denganAgam.
Titik longsor tersebut menutupi jalan sehingga penyaluran bantuan lewat darat tidak memungkinkan. Helikopter pun terpaksa mencari tempat pendaratan yang aman di permukiman yang tidak terkena longsoran. Selain helikopter, distribusi bantuan juga dengan kendaraan kecil yang dianggap masih bisa menembus wilayah terisolasi.
Helikopter milik TNI itu digunakan mengangkut bantuan berupa pakaian bayi, perlengkapan ibu hamil,makanan dan tenda.Tempat yang beberapa kali didarati helikopter untuk memberi bantuan adalah halaman kantor Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, serta Desa Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur Padang Pariaman.
Malalak adalah salah satu kecamatan yang paling sulit dilewati. Jalan sepanjang kurang lebih 8 km mulai dari Desa Tandikat di Kecamatan Patamuan Padang Pariaman menuju Malalak penuh titik longsor. Dua hari lalu, beberapa mobil yang membawa bantuan mogok di jalan alternatif Padang-Bukittinggi itu.
Asisten Operasi Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Kolonel Inf Binarko mengatakan,penyaluran bantuan lewat jalan darat memang sulit dilakukan.Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah memaksimalkan penggunaan helikopter. Sulitnya menembus permukiman di kawasan perbukitan ini mengakibatkan bantuan yang tersedia di gudang Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) Penanggulangan Bencana (PB) terlambat tiba di lokasi.
”Siapa pun yang ingin memberi bantuan, kita siap menyalurkan,” kata Binarko di Padang kemarin. Sayangnya, menurut seorang penerbang Angkatan Darat (AD), kurangnya koordinasi Satkorlak PB dengan TNI AD mengakibatkan keberadaan helikopter kurang maksimal.Barang bantuan banyak yang menumpuk di gudang Satkorlak Penanggulangan Bencana yang berada di belakang rumah dinas Gubernur Sumbar.
Selain TNI AD, Badan SAR Nasional dan Polri juga menyediakan masing-masing dua helikopter untuk kepentingan evakuasi dan penyaluran bantuan. Di setiap lokasi bencana yang terisolasi,TNI sudah menyiapkan personel untuk membantu penyaluran bantuan. Sejauh ini, ujar Binarko, pihaknya belum menerima laporan adanya korban yang kekurangan bantuan.
”Dari laporan semua sudah teratasi,” kata Binarko. Menurut Kepala Desa Malalak Selatan, Erdinal, bantuan dari pemerintah baru tiba dua hari setelah gempa.Namun warga sudah mendapatkan bantuan dari warga perantau dan sejumlah lembaga yang langsung datang ke desa itu. Hingga dua hari lalu, warga Damarbanca dan sejumlah dusun yang terisolasi karena longsor sudah menerima bantuan makanan. Namun sejumlah warga masih mengeluhkan minimnya tenda, selimut,dan pakaian.
Sembilan Helikopter
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menegaskan, penyaluran bantuan logistik bagi korban gempa dipercepat dengan mengirimkan tambahan alat pengangkut dan relawan. ”Sembilan helikopter dan tujuh kendaraan kecil dikirim ke lokasi bencana untuk mempercepat pengiriman bantuan.
Sebab yang menjadi masalah di sana bukan pengiriman dari provinsi ke kabupaten, tapi dari kecamatan ke nagari,” kata Syamsul Maarif di Jakarta kemarin. Pemerintah juga sudah mengirimkan 624 personel taruna siaga bencana (tagana) dan akan kembali mengirimkan 600 personel tagana untuk membantu penanganan masalah tanggap darurat, termasuk evakuasi dan distribusi logistik di lokasi bencana.
Dia menjelaskan pula bahwa selama ini setiap bantuan yang diterima pemerintah langsung didistribusikan ke daerah-daerah yang terkena dampak gempa.”Jadi tidak banyak sampai bertahan lama di gudang. Semua langsung didistribusikan setelah proses administrasi selesai. Ini harus dilakukan karena semua nanti harus dipertanggung jawabkan,” katanya.
Sebelumnya, distribusi bantuan bagi korban bencana di Sumbar terhambat sehingga sebagian korban tidak menerima cukup bantuan untuk keperluan hidup mereka. Sebagian korban gempa di empat kecamatan di Painan,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat, hingga kini juga belum mendapatkan bantuan logistik memadai.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Nasir, bantuan bahan pokok yang diterima petugas posko bencana hingga saat ini berupa 10,3 ton beras,41.140 dus mi instan,420 dus air mineral, 100 kg gula, 20 kaleng ikan sarden, dan tenda 407 buah. Jumlah itu, katanya, belum bisa mencukupi kebutuhan korban gempa di empat dari 12 kecamatan yang paling parah terdampak gempa di wilayah itu.
Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengakui kemungkinan ada korban gempa yang belum menerima bantuan. Namun, bukan berarti jumlah itu mayoritas ketimbang jumlah yang menerima bantuan dari aksi tanggap darurat bagi korban gempa.
”Yang tercecer,satu atau dua keluarga mungkin ada. Tapi jangan itu terus yang ditayangkan. Tayangkan juga bagaimana kerja tim kami di lapangan,” tuturnya. Hingga tadi malam, tercatat 259 orang masih dinyatakan hilang akibat gempa Sumbar. Sementara korban tewas yang sudah ditemukan sebanyak 704 dan 746 lainnya luka berat.
Kuburan Massal
Kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar mengeluarkan pendapat atau fatwa yang memperbolehkan tiga dusun yang tertimbun longsoran di Desa Tandikat, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman untuk dijadikan kuburan massal. Di ketiga dusun ini, yakni Cumanak,Lubuk Laweh, dan Kepala Koto, diperkirakan sekitar 360 orang meninggal dunia akibat tertimbun tanah.
Hingga hari keenam pascagempa, menurut tim identifikasi dari Polda Sumatera Selatan,dr Iptu Rahmad Fajar, baru 80 jenazah yang berhasil dievakuasi. Sementara di Dusun Damarbanca yang berada di Desa Malalak Selatan, Agam, yang berbatasan dengan Lubuk Laweh, jumlah warga yang tewas tertimbun tanah diperkirakan sebanyak 62 orang dan hampir separuh sudah dievakuasi.
MUI mengeluarkan pendapat itu setelah Pemerintah Sumbar sebagai Satkorlak PB menilai, pencarian korban sudah tidak memungkinkan. Lambatnya evakuasi karena hingga tiga hari setelah gempa, pencarian hanya menggunakan peralatan manual. ”Mulai besok, evakuasi di wilayah itu boleh dihentikan.MUI secara agama, telah memutuskan kawasan itu dapat digunakan sebagai kuburan massal,”kata Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar di Padang.
Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Priyadi Kardono mengatakan, walau MUI sudah mengeluarkan pendapat, hal itu hanya sebatas saran.Semuanya harus dikembalikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, Satkorlak PB maupun BNPB belum memerintahkan penghentian pencarian dan evakuasi.
”Kalau masyarakat meminta pencarian diteruskan, kita tidak bisa berhenti,”ujarnya. Menurut Priyadi, sebenarnya masih cukup waktu melakukan pencarian karena dua bulan masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah masih lama berakhir. Walau demikian, BNPB berpendapat agar masa tanggap darurat dipersingkat untuk mempercepat pemulihan Sumbar.
Kemarin, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mendampingi wakil presiden terpilih Boediono menuju Desa Tandikat,Kabupaten Padang Pariaman, lokasi bencana longsor tersebut. Gamawan menyatakan, pihaknya tetap akan melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun reruntuhan bangunan maupun tanah longsor.Pencarian terhadap korban tetap dilakukan meski kemungkinan hidup sudah tidak ada.
sumber : si
.jpg)
0 comments:
Post a Comment