Pemeliharaan sistem drainase Kota Tepian dinilai buruk. Pemkot dinilai tak memperhatikan pengerukan, sebagai upaya mengurangi banjir.
Penilaian itu disampaikan dua anggota DPRD Samarinda Achmad Vananza dan Sudarno. Hal senada disampaikan pengamat tata kota Sugeng Haryadi.
Tengok saja, drainase di beberapa jalan protokol, seperti di Jalan S Parman, Jalan A Wahab Sjahranie, Jalan Gatot Subroto, serta Jalan P Suryanata. Terlihat sedimentasi yang cukup tinggi. Bahkan, dari permukaan jalan hanya tersisa beberapa sentimeter saja.
Kondisi ini juga terlihat pada Jl Kemakmuran, Jl Mayjen Sutoyo, Jl P Diponegoro, persimpangan Lembuswana serta Jl Abul Hasan.
Pengamat perkotaan Sugeng Haryadi, mengatakan, kondisi drainase Samarinda semakin sempit dan dangkal. Sedimentasi sangat tinggi. Bahkan, sedimentasi di pinggiran kota lebih tinggi daripada dalam kota. “Topografi Samarinda seperti huruf “U”. Jika terjadi pembabatan lahan dan penambangan, air dan lumpur pasti lari ke kota,” jelasnya.
Nada keprihatinan disampaikan Achmad Vanaza. Ia mengaku, tak habis pikir dengan kerja instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda. Bagaimana mungkin urusan pengerukan drainase tidak diperhatikan. Pejabat pemkot pasti tahu, drainase yang buruk ikut menyebabkan banjir.
Samarinda berbeda dengan kota lain. Kalau daerah di Jawa, pengerukan bisa dilakukan tiga bulan sekali. Tapi Samarinda, karena proses sedimentasi yang begitu tinggi, dalam sebulan harus ada pengerukan.
“Pengerukan mendesak. Lihat saja di Jl Flores, Jalan Sulawesi, Jalan Diponegoro, dan Jalan Sebatik. Parit di sana sudah dipenuhi lumpur. Hujan sebentar saja pasti air menggenang. Dari hal kecil itu, pemkot mestinya memperhatikan,” ungkap anggota Fraksi PDI-P ini.
Sementara itu, Sudarno juga menyampaikan kritik pengelolaan sistem drainase. Menurutnya, dari hal yang kecil saja, pemkot tak memperhatikan, apalagi mengatasi banjir secara keseluruhan. “Ini contoh kecil yang memperlihatkan kelemahan sistem kerja pada pemkot,” ungkapnya.
Ia meminta, ada perhitungan dana yang lebih teliti untuk upaya pengerukan drainase yang ada di jalan-jalan utama. “Jalan utama saja tidak dikeruk, bagaimana dengan jalan yang berada di pinggiran kota,” tandas anggota Fraksi PAN tersebut.
Penilaian itu disampaikan dua anggota DPRD Samarinda Achmad Vananza dan Sudarno. Hal senada disampaikan pengamat tata kota Sugeng Haryadi.
Tengok saja, drainase di beberapa jalan protokol, seperti di Jalan S Parman, Jalan A Wahab Sjahranie, Jalan Gatot Subroto, serta Jalan P Suryanata. Terlihat sedimentasi yang cukup tinggi. Bahkan, dari permukaan jalan hanya tersisa beberapa sentimeter saja.
Kondisi ini juga terlihat pada Jl Kemakmuran, Jl Mayjen Sutoyo, Jl P Diponegoro, persimpangan Lembuswana serta Jl Abul Hasan.
Pengamat perkotaan Sugeng Haryadi, mengatakan, kondisi drainase Samarinda semakin sempit dan dangkal. Sedimentasi sangat tinggi. Bahkan, sedimentasi di pinggiran kota lebih tinggi daripada dalam kota. “Topografi Samarinda seperti huruf “U”. Jika terjadi pembabatan lahan dan penambangan, air dan lumpur pasti lari ke kota,” jelasnya.
Nada keprihatinan disampaikan Achmad Vanaza. Ia mengaku, tak habis pikir dengan kerja instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda. Bagaimana mungkin urusan pengerukan drainase tidak diperhatikan. Pejabat pemkot pasti tahu, drainase yang buruk ikut menyebabkan banjir.
Samarinda berbeda dengan kota lain. Kalau daerah di Jawa, pengerukan bisa dilakukan tiga bulan sekali. Tapi Samarinda, karena proses sedimentasi yang begitu tinggi, dalam sebulan harus ada pengerukan.
“Pengerukan mendesak. Lihat saja di Jl Flores, Jalan Sulawesi, Jalan Diponegoro, dan Jalan Sebatik. Parit di sana sudah dipenuhi lumpur. Hujan sebentar saja pasti air menggenang. Dari hal kecil itu, pemkot mestinya memperhatikan,” ungkap anggota Fraksi PDI-P ini.
Sementara itu, Sudarno juga menyampaikan kritik pengelolaan sistem drainase. Menurutnya, dari hal yang kecil saja, pemkot tak memperhatikan, apalagi mengatasi banjir secara keseluruhan. “Ini contoh kecil yang memperlihatkan kelemahan sistem kerja pada pemkot,” ungkapnya.
Ia meminta, ada perhitungan dana yang lebih teliti untuk upaya pengerukan drainase yang ada di jalan-jalan utama. “Jalan utama saja tidak dikeruk, bagaimana dengan jalan yang berada di pinggiran kota,” tandas anggota Fraksi PAN tersebut.
sumber : kp
.jpg)
0 comments:
Post a Comment