85 persen hutan mangrove di Delta Mahakam terancam keseimbangannya. Dari 108.125,400 hektare, sebagian besar sudah digunakan untuk tambak, operasional minyak dan gas (migas), dan pemukiman warga. Demikian diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim Tuparman.
“Keseimbangan ekosistem dan fungsi lindung terancam rusak,” kata Tuparman dalam lokakarya penyelamatan Delta Mahakam Kabupaten Kukar-Kaltim di Kantor Gubernur, kemarin.
Yang dimaksud Delta Mahakam, yakni kawasan perairan payau yang mempunyai hutan mangrove cukup luas. Kawasan Delta Mahakam memiliki luas sekitar 150.000 ha (termasuk wilayah perairan). Namun jika dihitung luas wilayah daratan saja, mencapai 100.000 ha. Secara administratif, kawasan Delta Mahakam berada di di Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Tuparman, 85 persen kawasan Delta Mahakam yang terancam rusak keseimbangannya ini telah memberikan dampak besar bagi penduduk sekitar. Antara lain, di Delta Mahakam tersebut terjadi penurunnya produktivitas tambak, menurunnya perikanan tangkap, terganggunya habitat satwa baik di darat maupun air akibat rusaknya hutan mangrove.
Selain itu, terancamnya kawasan pantai yang berfungsi sebagai buffer zone atau daerah penyangga, dan mengancam sumber ekonomi masyarakat dan pemerintah. Pasalnya, kawasan Delta Mahakam kaya akan sumber daya alam, terutama migas. Cadangan terbesar terdapat di Peciko dan Tunu yang kini dieksploitasi perusahaan migas multinasional asal Prancis, Total E&P Indonesie.
“Yang paling penting, akibat rusaknya hutan mangrove dan kawasan pantai, maka tidak ada lagi perlindungan bagi kawasan darat bila terjadi ombak atau gelombang pasang. Ini cukup berbahaya,” kata Tuparman.
Karena itu, dalam lokakarya penyelamatan Delta Mahakam Kabupaten Kukar-Kaltim di Kantor Gubernur kemarin, Tuparman berharap tersusun rancangan program penyelamatan Delta Mahakam di Kukar. “Jadi seperti semacam RPJM (rencana jangka panjang menengah, Red.) bagi pengelolaan Delta Mahakam. Terutama melindungi Delta Mahakam dari tangan manusia, yakni tambak liar dan dampak negatif pertambangan,” katanya.
Dalam acara itu, juga dihadiri perwakilan Pemkab Kukar, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, perwakilan PT Total E&P Indonesie dan civitas perguruan tinggi. Juga dihadirkan pembicara dari Departemen Kehutanan RI dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam lokakarya itu, pihak Total setuju untuk membantu rehabilitasi Delta Mahakam meskipun membantah bahwa kerusakan yang terjadi bukan karena aktivitas migas perusahaan asal Prancis itu
“Keseimbangan ekosistem dan fungsi lindung terancam rusak,” kata Tuparman dalam lokakarya penyelamatan Delta Mahakam Kabupaten Kukar-Kaltim di Kantor Gubernur, kemarin.
Yang dimaksud Delta Mahakam, yakni kawasan perairan payau yang mempunyai hutan mangrove cukup luas. Kawasan Delta Mahakam memiliki luas sekitar 150.000 ha (termasuk wilayah perairan). Namun jika dihitung luas wilayah daratan saja, mencapai 100.000 ha. Secara administratif, kawasan Delta Mahakam berada di di Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Tuparman, 85 persen kawasan Delta Mahakam yang terancam rusak keseimbangannya ini telah memberikan dampak besar bagi penduduk sekitar. Antara lain, di Delta Mahakam tersebut terjadi penurunnya produktivitas tambak, menurunnya perikanan tangkap, terganggunya habitat satwa baik di darat maupun air akibat rusaknya hutan mangrove.
Selain itu, terancamnya kawasan pantai yang berfungsi sebagai buffer zone atau daerah penyangga, dan mengancam sumber ekonomi masyarakat dan pemerintah. Pasalnya, kawasan Delta Mahakam kaya akan sumber daya alam, terutama migas. Cadangan terbesar terdapat di Peciko dan Tunu yang kini dieksploitasi perusahaan migas multinasional asal Prancis, Total E&P Indonesie.
“Yang paling penting, akibat rusaknya hutan mangrove dan kawasan pantai, maka tidak ada lagi perlindungan bagi kawasan darat bila terjadi ombak atau gelombang pasang. Ini cukup berbahaya,” kata Tuparman.
Karena itu, dalam lokakarya penyelamatan Delta Mahakam Kabupaten Kukar-Kaltim di Kantor Gubernur kemarin, Tuparman berharap tersusun rancangan program penyelamatan Delta Mahakam di Kukar. “Jadi seperti semacam RPJM (rencana jangka panjang menengah, Red.) bagi pengelolaan Delta Mahakam. Terutama melindungi Delta Mahakam dari tangan manusia, yakni tambak liar dan dampak negatif pertambangan,” katanya.
Dalam acara itu, juga dihadiri perwakilan Pemkab Kukar, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, perwakilan PT Total E&P Indonesie dan civitas perguruan tinggi. Juga dihadirkan pembicara dari Departemen Kehutanan RI dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam lokakarya itu, pihak Total setuju untuk membantu rehabilitasi Delta Mahakam meskipun membantah bahwa kerusakan yang terjadi bukan karena aktivitas migas perusahaan asal Prancis itu
sumber : kp
.jpg)
0 comments:
Post a Comment