Presiden Merasa Akan Dijatuhkan

Share

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menilai, saat ini terjadi fitnah dan pembunuhan karakter yang bertujuan untuk menggoyang bahkan menjatuhkan pemerintahannya serta menghancurkan nama baik Partai Demokrat.

Ia mengingatkan lagi akan adanya motif politik di luar pemberantasan korupsi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember.

Yudhoyono menyatakan hal itu saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Demokrat tahun 2009 di Jakarta, Minggu (6/12). Perilaku politik yang dimaksudkan Presiden berbentuk fitnah dan pembunuhan karakter itu adalah tudingan tentang aliran dana talangan Bank Century ke sejumlah kader Partai Demokrat, termasuk keluarganya.

Pada rapimnas itu, ia kembali menegaskan bantahan terhadap tudingan tersebut.
Yudhoyono menegaskan, tak ada satu rupiah pun pendanaan bagi perjuangan Partai Demokrat yang tidak halal.

”Akal sehat saya mengatakan, perilaku politik seperti ini, paling tidak dalam jangka pendek, ingin menggoyang, mendiskreditkan, dan kalau bisa menjatuhkan SBY dan pemerintahannya. Jangka menengah dan panjang, ingin menghancurkan nama baik Partai Demokrat di muka rakyat agar pada Pemilu 2014 dilupakan dan diharapkan kalah total,” ujarnya.

Presiden meminta fitnah yang ditujukan kepada kader Partai Demokrat tak dibalas dengan fitnah. Politik adu domba yang sedang terjadi juga diharapkan tak memancing kader Partai Demokrat menggunakan pola politik serupa. Namun, fitnah mesti dijawab kader Partai Demokrat.

”Pertanyaannya sekarang, sebagai kader Partai Demokrat, relakah kita? Akankah kita biarkan kehormatan kita diinjak? Akankah kita biarkan masa depan kita sebagai partai yang sejak awal ingin berjuang dengan moral politik yang baik dihancurkan?” seru Presiden dari atas podium.

Seruan ini dibalas berulang kali dengan teriakan ”tidak” oleh pengurus dan kader partai yang menghadiri rapimnas.

Presiden menyampaikan, jalur hukum mesti ditempuh untuk menjawab fitnah serta pembunuhan karakter terhadap dirinya dan kader Demokrat yang lain. Selain itu, ia juga meminta kader partai yang jadi anggota Panitia Khusus Angket Bank Century di DPR mengupayakan pengungkapan masalah itu secara tuntas.

”Dengan penjelasan ini, saya ingin marilah kita tetap menggunakan jurus putih dalam melaksanakan politik. Jangan tergoda menggunakan jalur politik yang hitam,” ujarnya.

Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar juga menjelaskan mengenai kasus Bank Century kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. Ia meyakinkan, Presiden sama sekali tak menerima sepeser pun dari Bank Century.

Tetap mengawal

Di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, Ketua I Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR Puan Maharani memastikan bahwa fraksinya tetap mengawal kasus Century meskipun kepemimpinan Idrus Marham dalam Pansus diragukan banyak pihak.

Menurut Puan, PDI-P tak akan ikut arus kebijakan partai koalisi. Jika yang diputuskan Pansus tak sesuai dengan keinginan PDI-P, yaitu keterbukaan dalam penanganan kasus Bank Century, termasuk pelanggaran kebijakan di dalamnya, maka partainya akan mengambil langkah tegas.

Jika kinerja Pansus mengecewakan, maka PDI-P akan bernegosiasi ulang untuk menjadi Ketua Pansus dan juga akan mengganti anggota Pansus dari F-PDIP.

Menurut dia, pada rapat kerja daerah PDI-P Jateng, Pansus perlu memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Posisi Kalla sangat penting saat dugaan skandal dana talangan ke Century terjadi. Kalla adalah saksi kunci.

Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo menambahkan, Pansus juga harus memanggil pihak yang terkait langsung dengan kasus itu, termasuk Wapres Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ”Presiden harus merelakan pemanggilan keduanya,” katanya.

Hari Antikorupsi

Terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember 2009, di Jakarta, Presiden kembali menegaskan bahwa ia memperoleh informasi lengkap bahwa rencana aksi peringatan itu tidak seluruhnya dilandasi semangat antikorupsi. Kegiatan itu juga disisipi motivasi politik di luar kepentingan pemberantasan korupsi.

”Saya mendapat pengetahuan yang relatif tepat tentang siapa, apa, dan sasaran yang dituju pada 9 Desember mendatang,” ujar Presiden.

sumber : k