Warga pesisir minta jatah blok Mahakam

Share

Rita Widyasari

Proyeksi Rp 2 triliun per tahun yang didapatkan Pemprov Kaltim dari Blok Mahakam, belum disetujui oleh Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Apalagi, dari jumlah itu, porsi Kukar belum jelas. Pemkab juga merasa perbedaan keuntungan daerah dengan PT Yudhistira Bumi Energi (YBE) terlalu jauh, karena PT YBE mendapatkan Rp 6 triliun yang sesuai dengan kerja sama 80:20 dengan Pemprov.

“Wah saya kurang tahu mengapa bisa muncul hitung-hitungan seperti itu. Dasar menghitungnya apa dan aturannya mana?,” kata Bupati Kukar Rita Widyasari.
Karenanya, bupati wanita ini menyebut belum menerima porsi hitung-hitungan yang telah dilakukan pemprov. “Itu kan kata mereka (hitung-hitungan pemprov, Red.). Kita lihat saja nanti (belum setuju, Red.),”  tegasnya.

Rita mengatakan, alasan dirinya tidak menerima hitung-hitungan pemprov itu saat ini, karena masih melakukan kajian terhadap Blok Mahakam. “Saya kan masih menugaskan staf mempelajari semua persoalan Blok Mahakam. Tunggu itu dulu,” tambahnya.

Seperti diketahui, perjuangan untuk mendapatkan saham pengelolaan Blok Mahakam sejak awal didominasi oleh Pemprov Kaltim. Menurut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, pemprov dipastikan akan bergandengan tangan dengan PT YBE untuk mengelola Blok Mahakam. Hingga pemprov melalui Perusda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) menggandeng PT YBE, Kukar sebagai pemilik wilayah tak dilibatkan. Gubernur baru mengajak Kukar ketika menghadap Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dua pekan lalu di Jakarta. Itu pun wakil Kukar tak ikut pertemuan karena terlambat datang lantaran adanya perubahan jadwal.

Hitung-hitungan Kaltim dapat bagian Rp 2 triliun, sedangkan YBE Rp 6 triliun per tahun dilontarkan oleh Direktur PT MMP Sofyan Helmi. Angka itu diperoleh dari proyeksi 15 persen saham di Blok Mahakam yang bisa diambil alih daerah, dan dibeli pemprov dengan dana dari PT YBE. Alhasil, PT YBE akan mendapatkan 80 persen keuntungan, sementara pemprov hanya kebagian 20 persen.

Menurut Sofyan Helmi, perhitungan pemprov menerima bentuk kerja sama itu, juga didukung kajian konsultan perminyakan PT Exploration Think Tank Indonesia (ETTI).

Tak hanya Bupati Rita, sejumlah anggota DPRD Kaltim pun mempertanyakan hitung-hitungan yang dilontarkan Sofyan Helmi. Sejumlah wakil rakyat itu minta agar pemprov membeber kerja sama dengan YBE agar semuanya jelas dan tak terjadi kecurigaan.

PESISIR BICARA

Sementara itu, tokoh kawasan pesisir Kukar juga tergiur dengan saham Blok Mahakam yang saat ini dikejar oleh Pemprov Kaltim. Sabtu (30/10), tokoh-tokoh wilayah pesisir telah membicarakan hal tersebut. Hasilnya, mereka menyebut warga pesisir Kukar berhak mendapatkan porsi di Blok Mahakam sesuai otonomi daerah. Jadi bukan Pemprov atau Kukar, tapi masyarakat di kecamatan-kecamatan pesisir Kukar.

“Warga di kecamatan-kecamatan pesisir Kukar adalah daerah tempat asal sumber daya alam itu. Kami minta ada pemerataan pembangunan dan anggaran sesuai kenyataan ini,” kata M Husni, perwakilan tokoh masyarakat pesisir, kemarin.

Karena itu, Husni menyebut, warga pesisir ingin pemerintah pusat memberikan kebijakan pada daerah untuk mengelola sendiri sumber daya alam itu.

“Seharusnya warga pesisir yang mendapat perhatian lebih karena SDA ini. Karena itu, kami ingin pembentukan Kutai Pesisir bisa segera dilakukan,” ujarnya

sumber:KP