Pemerintah, khususnya Departemen Komunikasi dan Informasi, diminta mengedrop rencana mengajukan dan mengegolkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan.
Walau dinilai penting untuk diatur, langkah kebijakan seperti itu bukanlah prioritas saat ini. Sejak awal masyarakat sipil curiga keberadaan RPP Penyadapan bertujuan mengamputasi kewenangan menyadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal menurut Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi, Agus Sudibyo, Minggu (13/12/2009), dalam sejumlah kasus KPK berhasil mengungkap praktik kotor korupsi, bahkan yang dilakukan aparat, dan kemudian memenjarakan mereka salah satunya melalui upaya penyadapan.
"Penyadapan memang perlu diatur. Namun masyarakat sekarang justru berpikirnya, upaya memberantas korupsi jauh lebih penting untuk terus dilakukan. Kalau pun pemerintah mau membuat aturan soal penyadapan, ya jangan kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi," ujar Agus.
Walau dinilai penting untuk diatur, langkah kebijakan seperti itu bukanlah prioritas saat ini. Sejak awal masyarakat sipil curiga keberadaan RPP Penyadapan bertujuan mengamputasi kewenangan menyadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal menurut Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi, Agus Sudibyo, Minggu (13/12/2009), dalam sejumlah kasus KPK berhasil mengungkap praktik kotor korupsi, bahkan yang dilakukan aparat, dan kemudian memenjarakan mereka salah satunya melalui upaya penyadapan.
"Penyadapan memang perlu diatur. Namun masyarakat sekarang justru berpikirnya, upaya memberantas korupsi jauh lebih penting untuk terus dilakukan. Kalau pun pemerintah mau membuat aturan soal penyadapan, ya jangan kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi," ujar Agus.
sumber : kompas
.jpg)
0 comments:
Post a Comment