sumber: TOW
Pengungsi Merapi Capai 69.000 Orang
Wednesday, 3 November 2010
LAVA PIJAR, Guguran lava pijar keluar dari puncak Gunung Merapi pada pukul 20.00 WIB tadi malam, terlihat dari Dusun Hargobinangun, Sleman, DIY.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjamin bahwa pemerintah bisa melayani pengungsi Merapi. Untuk diketahui, selain Merapi, saat ini pemerintah juga menanggung pengungsi korban gempa dan tsunami Mentawai, Sumatera Barat dan banjir bandang di Wasior, Papua Barat.“Pemerintah terus berupaya untuk penanganan para korban bencana mulai dari tahap tanggap darurat hingga masa pembangunan kembali,”katanya.
Kondisi pengungsi Merapi mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Kemarin Presiden mengunjungi pengungsi di tempat pengungsian Tanjung, Muntilan,Kabupaten Magelang. Kepada para pengungsi, Presiden meminta mereka bersabar karena tempat penampungan sementara tidak seperti keadaan di rumah. Tapi, dia menjanjikan pemerintah akan memberikan layanan berupa makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya agar diterima dengan baik.
“Pemerintah pusat juga membantu pemerintah daerah menjalankan tugas-tugasnya,” katanya. Turut serta dalam kunjungan tersebut Ibu Negara Ani Yudhoyono dan rombongan antara lain Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh,Menpora Andi Mallarangeng, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.
Sebelumnya saat memberi arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Bandara Ahmad Yani,Semarang, Presiden meminta pemerintah daerah untuk tidak lengah dengan penanganan tanggap darurat sampai aktivitas Gunung Merapi benar-benar tidak lagi membahayakan warga.“Jangan lengah, jangan lalai, harus sampai tuntas, sampai selesai aktivitas Merapi, sampai saudara-saudara kita kembali ke tempat masing-masing,” ujarnya.
Setelah tahap tanggap darurat selesai, lanjut Presiden, pemerintah provinsi pun harus melakukan tahap rehabilitasi seperti memperbaiki bangunan rusak dan membersihkan tempat yang tertutup abu vulkanik. “Biasanya ada berkah kesuburan tanah yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk,”ujarnya. Dalam arahannya,Presiden juga mengimbau para kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing dan secara langsung turun ke lapangan guna memantau penanganan bencana.
“Jangan ketika saya datang ada di situ, tapi begitu saya kembali,gubernurnya kembali, bupatinya kembali, diserahkan hanya kepada camat. Bukan itu kepemimpinan yang baik,”ujar Presiden. Hingga kemarin, penanganan terhadap pengungsi Merapi berjalan dengan baik, termasuk suplai kebutuhan makanan. Seperti di wilayah Jawa Tengah, ketersediaan logistik dipastikan aman untuk lima hingga tujuh hari ke depan.
Bahkan, persediaan beras sebanyak 460 ton sewaktu-waktu bisa ditambah dari Perum Bulog. Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Yogyakarta juga menyediakan cadangan 100 ton beras. Sebelumnya Bulog Yogyakarta sudah menyalurkan 100 ton beras untuk Pemkab Sleman selama masa tanggap bencana.Kepala Perum Bulog Divre Yogyakarta Murino Mudjono mengatakan, total beras yang disalurkan Bulog untuk tanggap bencana sebanyak 700 ton beras, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan 100 ton beras.
Kepala BPBD Jawa Tengah Priyantono Djarot Nugroho menuturkan, selain beras, kebutuhan logistik lainnya yang telah disalurkan kepada para pengungsi juga sudah banyak,seperti family kit(keperluan keluarga) dan keperluan mandi. Sejumlah lembaga juga telah mengucurkan bantuannya,seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan sejumlah lembaga pemerintah maupun swasta.
“Untuk bantuan kesehatan,kita telah mendirikan 72 pos kesehatan yang berada di lokasi pengungsian di tiga daerah itu.Di Kabupaten Magelang sebanyak 55 pos kesehatan, Boyolali ada 12 pos kesehatan, dan lima pos kesehatan lagi di Klaten. Masing-masing pos terdiri atas empat dokter,perawat, bidan,dan mobil ambulans,’’ papar Priyantono. Bantuan non-logistik juga sudah banyak berdatangan, seperti layanan psikososial anak yang dilakukan Kementerian Sosial, layanan luka traumatik (trauma healing) yang digelar Universitas Diponegoro Semarang,hingga hiburan badut.
Namun, bukan berarti pengungsi tidak ada masalah. Sejumlah penyakit mulai mengancam mereka, di antaranya hipertensi. Hal ini seperti dialami 86 pengungsi letusan Gunung Merapi di barak pengungsian Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. “Setelah lebih dari satu minggu warga berada di barak pengungsian, mereka mulai mengeluhkan sejumlah serangan penyakit dan pada umumnya yang berusia di atas 40 tahun mulai terserang hipertensi,” kata kemarin.
Selain hipertensi, pengungsi mengalami pegal-pegal (87 orang), infeksi saluran pernapasan akut (81 orang),sakit kepala (61 orang), (mual 39 orang),dan gatal-gatal (39 orang). “Serangan hipertensi ini memang banyak menyerang kalangan pengungsi. Mungkin dipicu karena mereka merasa jenuh,stres saat proses evakuasi, dan masalah pikiran terkait harta benda, ternak serta rumah yang ditinggal mengungsi, ”katanya.
Pasangan suami istri yang mengungsi juga mengeluhkan tidak adanya bilik khusus untuk mereka. Menurut Surono, 45, warga Desa Sidorejo,Kecamatan Kemalang, mengaku harus pisah dengan istrinya di lokasi pengungsian. Sejak seminggu lalu, dirinya harus menahan hasrat untuk menggauli sang istri. “Bagi kami yang sudah menikah, ruangan khusus itu penting. Sebab, kami mempunyai kebutuhan lain,”ujar Surono.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta warga bersabar tinggal di pengungsian. Dia menegaskan, situasi tanggap darurat bencana erupsi Gunung merapi masih akan terus diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.Menurut Sultan, kondisi Gunung Merapi hingga saat ini masih sangat berbahaya sehingga masyarakat diwajibkan untuk tinggal di pengungsian.
“Pokoknya kalau Pak Surono (Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) belum menyatakan aman, ya masih tetap tanggap darurat,”ujarnya di Kepatihan kemarin. Selama situasi ini, lanjutnya, pemerintah bisa menggunakan dana dalam APBD untuk penanganan pengungsian. Bukan hanya dana tak terduga yang biasanya digunakan untuk penanganan bencana, namun dana dalam pos lain untuk sementara juga bisa dialihkan pada pos tanggap darurat. Sebelumnya direncanakan situasi tanggap darurat akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak erupsi pertama Gunung Merapi,26 Oktober lalu.
Lava Pijar
Sementara itu, lava pijar sebagai awal terbentuknya kubah baru di puncak Gunung Merapi mulai terlihat. Mulai sekitar pukul 18.50 WIB tadi malam lava pijar muncul dengan disertai beberapa guguran ke arah Kali Gendol.Munculnya lava pijar tersebut terlihat sangat jelas dalam CCTV di Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta.
Kepala BPPTK Yogyakarta Subandriyo mengatakan,munculnya lava pijar ini sebagai awal terbentuknya kubah baru Merapi. “Jika konstan dan hanya disertai guguran-guguran, maka lava pijar itu kemudian akan menjadi kubah baru,”ungkapnya tadi malam. Menurut dia,munculnya lava pijar juga membuat awan panas yang keluar tidak sebesar sebelumnya. Pasalnya, kandungan gas yang berada di perut Merapi energinya tidak besar sehingga berpotensi tidak terjadi letusan eksplosif.“
Namun, kubah baru yang terbentuk itu juga berpotensi menyumbat keluarnya gas atau awan panas karena terbentuknya di bagian barat puncak,”ungkapnya. Aktivitas Merapi seharian ke- marin didominasi guguran dan gempa multifase. Sejak pagi sampai siang juga terjadi delapan kali awan panas dengan jarak luncur 3,5 kilometer ke arah Kali Gendol.
Guguran awan panas ini relatif lebih kecil dibanding sebelumnya. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM R Sukhyar mengungkapkan, pada pagi hari awan panas kembali meluncur namun tidak disertai dentuman. Ini menandakan energi yang dilepaskan lebih kecil dibanding energi pada letusan sebelumnya. “Awan panas tersebut murni berasal dari magma yang runtuh,”katanya di Yogyakarta. Menurut dia, jika hal tersebut terus berlangsung maka kondisi Merapi semakin baik.
Karena dengan begitu,Gunung Merapi melepaskan energinya dalam skala kecil sehingga tidak menimbulkan erupsi eksplosif.Menurut dia, guguran awan panas sebagian besar menuju Kali Gendol dengan jarak luncur sekitar 3,5 kilometer dengan ketinggian asap sekitar 700 meter. Sukhyar menambahkan, meski guguran awan panas relatif kecil dibanding sebelumnya, bukan berarti kondisi Merapi sudah aman. Dia menegaskan, status Merapi masih pada level awas (IV) sehingga radius 10 km dari puncak Merapi harus tetap steril dari aktivitas warga.
sumber:SI
Pajang fotobugil di Facebook,istri laporkan suami ke polisi
Tuesday, 2 November 2010
Kapolsek AKP Kosim Sihombing mengatakan RAD mengadukan hal itu setelah melihat foto-foto bugil korban di situs facebook, yang dilakukan oleh RL (30), yang alamatnya di Jalan Iswahyudi Lor Subur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jmbi Selatan Kota Jambi. Pengaduan tersebut diterima, Sabtu (30/10) sekitar pukul 23.30 WIB, oleh korban sendiri yang datang ke Polsek Pangkalan Brandan.
RAD melaporkan bahwa foto-foto bugilnya beredar di facebook, setelah RAD menerima laporan dari temannya, bahwa beredar foto bugilnya. Merasa tidak percaya korban lalu melihatnya di internet, ternyata benar. Namun korban RAD juga menjelaskan bahwa sebelum beredarnya foto foto dirinya tersebut, tersangka RL pernah mengancamnya untuk meminta uang kepada korban.
Bila tidak diberikan, kata RAD, dalam pengaduannya, maka RL akan menyebarkan foto-foto tersebut di situs facebook. AKP Kosim juga menjelaskan bahwa sebenarnya RAD dan RL adalah pasangan suami istri, namun sudah beberapa bulan ini mereka berpisah. "Kita akan kumpulkan bukti-bukti lainnya, termasuk juga saksi-saksi. Selain itu juga kita perlu saksi ahli, untuk mengetahui kasus ini secara detailnya, katanya.
sumber:TOW
Warga pesisir minta jatah blok Mahakam
Monday, 1 November 2010
Rita Widyasari
Proyeksi Rp 2 triliun per tahun yang didapatkan Pemprov Kaltim dari Blok Mahakam, belum disetujui oleh Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Apalagi, dari jumlah itu, porsi Kukar belum jelas. Pemkab juga merasa perbedaan keuntungan daerah dengan PT Yudhistira Bumi Energi (YBE) terlalu jauh, karena PT YBE mendapatkan Rp 6 triliun yang sesuai dengan kerja sama 80:20 dengan Pemprov.
“Wah saya kurang tahu mengapa bisa muncul hitung-hitungan seperti itu. Dasar menghitungnya apa dan aturannya mana?,” kata Bupati Kukar Rita Widyasari.
Karenanya, bupati wanita ini menyebut belum menerima porsi hitung-hitungan yang telah dilakukan pemprov. “Itu kan kata mereka (hitung-hitungan pemprov, Red.). Kita lihat saja nanti (belum setuju, Red.),” tegasnya.
Rita mengatakan, alasan dirinya tidak menerima hitung-hitungan pemprov itu saat ini, karena masih melakukan kajian terhadap Blok Mahakam. “Saya kan masih menugaskan staf mempelajari semua persoalan Blok Mahakam. Tunggu itu dulu,” tambahnya.
“Wah saya kurang tahu mengapa bisa muncul hitung-hitungan seperti itu. Dasar menghitungnya apa dan aturannya mana?,” kata Bupati Kukar Rita Widyasari.
Karenanya, bupati wanita ini menyebut belum menerima porsi hitung-hitungan yang telah dilakukan pemprov. “Itu kan kata mereka (hitung-hitungan pemprov, Red.). Kita lihat saja nanti (belum setuju, Red.),” tegasnya.
Rita mengatakan, alasan dirinya tidak menerima hitung-hitungan pemprov itu saat ini, karena masih melakukan kajian terhadap Blok Mahakam. “Saya kan masih menugaskan staf mempelajari semua persoalan Blok Mahakam. Tunggu itu dulu,” tambahnya.
Seperti diketahui, perjuangan untuk mendapatkan saham pengelolaan Blok Mahakam sejak awal didominasi oleh Pemprov Kaltim. Menurut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, pemprov dipastikan akan bergandengan tangan dengan PT YBE untuk mengelola Blok Mahakam. Hingga pemprov melalui Perusda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) menggandeng PT YBE, Kukar sebagai pemilik wilayah tak dilibatkan. Gubernur baru mengajak Kukar ketika menghadap Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dua pekan lalu di Jakarta. Itu pun wakil Kukar tak ikut pertemuan karena terlambat datang lantaran adanya perubahan jadwal.
Hitung-hitungan Kaltim dapat bagian Rp 2 triliun, sedangkan YBE Rp 6 triliun per tahun dilontarkan oleh Direktur PT MMP Sofyan Helmi. Angka itu diperoleh dari proyeksi 15 persen saham di Blok Mahakam yang bisa diambil alih daerah, dan dibeli pemprov dengan dana dari PT YBE. Alhasil, PT YBE akan mendapatkan 80 persen keuntungan, sementara pemprov hanya kebagian 20 persen.
Menurut Sofyan Helmi, perhitungan pemprov menerima bentuk kerja sama itu, juga didukung kajian konsultan perminyakan PT Exploration Think Tank Indonesia (ETTI).
Tak hanya Bupati Rita, sejumlah anggota DPRD Kaltim pun mempertanyakan hitung-hitungan yang dilontarkan Sofyan Helmi. Sejumlah wakil rakyat itu minta agar pemprov membeber kerja sama dengan YBE agar semuanya jelas dan tak terjadi kecurigaan.
PESISIR BICARA
Sementara itu, tokoh kawasan pesisir Kukar juga tergiur dengan saham Blok Mahakam yang saat ini dikejar oleh Pemprov Kaltim. Sabtu (30/10), tokoh-tokoh wilayah pesisir telah membicarakan hal tersebut. Hasilnya, mereka menyebut warga pesisir Kukar berhak mendapatkan porsi di Blok Mahakam sesuai otonomi daerah. Jadi bukan Pemprov atau Kukar, tapi masyarakat di kecamatan-kecamatan pesisir Kukar.
“Warga di kecamatan-kecamatan pesisir Kukar adalah daerah tempat asal sumber daya alam itu. Kami minta ada pemerataan pembangunan dan anggaran sesuai kenyataan ini,” kata M Husni, perwakilan tokoh masyarakat pesisir, kemarin.
Karena itu, Husni menyebut, warga pesisir ingin pemerintah pusat memberikan kebijakan pada daerah untuk mengelola sendiri sumber daya alam itu.
“Seharusnya warga pesisir yang mendapat perhatian lebih karena SDA ini. Karena itu, kami ingin pembentukan Kutai Pesisir bisa segera dilakukan,” ujarnya
sumber:KP
Subscribe to:
Posts (Atom)
.jpg)